Menkominfo Buka Suara Masuk Regu Pembongkar Pasal Karet UU ITE

Departemen Komunikasi serta Informatika( Kominfo) jadi salah satu dari 3 departemen yang jadi regu pelaksana kajian Undang- Undang Transaksi Elektronik ataupun UU ITE.

Menteri Kominfo Johnny Gram. Plate berkata perihal itu tertuang di Pesan Keputusan Menko Polhukam No 22 Tahun 2021 tentang Regu Kajian Undang- Undang tentang Data serta Transaksi Elektronik.

” Departemen terpaut dalam perihal ini Departemen Kominfo serta Departemen Hukum serta HAM hendak mengambil langkah- langkah,” kata Johnny melalui luncurkan formal, Senin( 22/ 2) teknohits.com .

Kominfo sendiri hendak menanggulangi kajian serta pedoman penerapan UU ITE buat Pasal 27, Pasal 28 serta Pasal 29.

” Pedoman penerapan undang- undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan hingga galat ditafsirkan seolah- olah membuat satu tafsiran terhadap undang- undang,” klaim Johnny.

Alasannya bagi Johnny telah jelas uraian atas undang- undang telah terdapat di bagian uraian undang- undang, serta pengertian akhir dalam penerapan judicial sistem di Indonesia untuk warga pencari keadilan merupakan jadi kewenangan hakim.

Pedoman Penerapan UU ITE terbuat selaku acuan untuk penegak hukum dalam menanggulangi sengketa yang berhubungan dengan undang- undang tersebut serta menindaklanjuti kala UU ITE disengketakan.

Menimpa beberapa pasal dalam UU ITE yang dikira multitafsir ataupun pasal karet, Johnny melaporkan pihak yang keberatan sempat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

” Kurang lebih sebanyak 10 kali serta memperoleh penolakan. Tetapi demi khasiat buat kehidupan bermasyarakat serta kehidupan sosial, hingga terbuka senantiasa mungkin dalam rangka menaikkan, kurangi, mengganti buat penyempurnaan undang- undang itu sendiri,” kata Johnny.

Masa transformasi digital memerlukan regulasi yang dapat melindungi serta mengawal ruang digital supaya digunakan buat hal- hal yang produktif serta berguna untuk warga.

” Warga kita sudah bertransformasi dari phyical ruang ke digital ruang, karenanya payung- payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang- ruang raga, namun pula di dalam ruang ruang,” kata Johnny.

Johnny mengklaim pemerintah hendak mengaitkan komponen warga, akademisi, area kerja departemen serta lembaga pula awak media buat membagikan masukan terhadap pedoman penerapan ini.

Baca Juga : Mengunduh Game Asli Dari Situs Asli

3 departemen, ialah Departemen Koordinator Bidang Politik, Hukum serta Keamanan; Departemen Kominfo; serta Departemen Hukum serta HAM jadi Regu Kajian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pergantian atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik ataupun yang lebih diketahui selaku UU ITE.

Regu Kajian UU ITE dipandu oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum serta Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo. Regu ini pula terdiri dari Sub Regu I, dijabat oleh Staf Pakar Bidang Hukum Departemen Kominfo Henri Subiakto serta Widodo Ekatjahjana selaku Pimpinan Sub Regu Kemenkumham.

You May Also Like

About the Author: onedaylongersf.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *